Gubernur Diminta Tidak Terlalu Kaku Sikapi Wacana Pemekaran



Suaramerdeka.com SEMARANG(25 April 2010)- Gubernur Bibit Waluyo diminta tidak kaku dalam menyikapi wacana pemekaran Kabupaten Cilacap. Perlu dibuka ruang dialog dengan masyarakat setempat untuk bisa mendapatkan informasi sebelum mengambil kebijakan.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat mengatakan, wacana tersebut sangat kuat terutama di wilayah Cilacap Barat. ”Tuntutan itu sebenarnya sangat realistis. Tentunya Gubernur dalam bersikap jangan kaku dulu. Karena wacana pemekaran bukanlah masalah haram atau halal. Perlu dicari akar permasalahannya mengenai adanya keinginan itu,” kata dia, Sabtu (24/4).

Wakil Ketua DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih yang memimpin dialog menegaskan, untuk pemekaran daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan dalam PP No 78/2007. Pemekaran merupakan aspirasi dari sebagian masyarakat. Ada SK persetujuan dari DPRD maupun kepala daerah setempat ditambah dari Gubernur.

”Setelah syarat itu terpenuhi baru bisa dimintakan persetujuan Mendagri. Kalau melihat dinamika ini, wacana pemekaran masih mungkin di Cilacap,” tuturnya.
Komisi A selama tiga hari mulai Rabu (21/4) melakukan kunjungan ke Cilacap terkait adanya aspirasi pemekaran.

Untuk menindaklanjutinya, Dewan menemui sejumlah tokoh daerah seperti Wakil Bupati Tato Suharto Pamudji, Komisi A DPRD Cilacap, serta tokoh daerah yang diwakili dari Kecamatan Sidareja, Wanareja dan Majenang.

Kebanyakan mereka itu berkeinginan keras supaya Cilacap bisa dimekarkan. ’’Wabup Tato dan Ketua Komisi A DPRD Cilacap Taufikurrohman pun mendukung penuh pemekaran.

Alasan mereka, Cilacap dengan luas 225.360 km2 sangat besar, ditambah jumlah penduduknya mencapai 1,8 juta jiwa bila dibanding 34 daerah lainnya.
Keterjangkauan pelayanan pemerintahan sangat terbatas sekali untuk mencangkup Cilacap secara luas,’’ kata Fuad.

Dukungan Pemkab Cilacap untuk pemekaran, lanjut dia, karena melihat hasil studi kelayakan yang dilakukan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), untuk Cilacap bagian barat layak membentuk daerah baru.

Terlebih pemda setempat bersama Dewan juga studi banding ke sejumlah daerah pemekaran di luar Jawa.
’’Dalam pertemuan itu, bahkan sempat terlontar dari Ketua Badan Perwakilan Daerah (BPD) Wanareja Saichu, kalau Gubernur masih ngotot, masyarakat akan berjuang keras bergabung dengan Provinsi Jabar. Pemikiran mereka sampai sejauh itu,’’ kata politikus dari PKB itu.

Saichu, kata Fuad, menguraikan kalau selama ini daerah-daerah di Cilacap bagian barat diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah. Pembangunannya, baik itu kesehatan, pelayanan publik sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan untuk pengobatan pun, warga lebih memilih ke RSUD di Jabar dari pada di Cilacap. (H37,H23-60)

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel