Menuju Kabupaten Majenang

KPU Kabupaten Cilacap paparkan persiapan Pemilukada 2012

2011-04-17T21:32:00.001-07:00

Guna persiapan Pemilukada 2012, pada hari Selasa, 25 Januari 2011 dilangsungkan Rapat Pembahasan Pemilukada 2012 yang bertempat di DPRD Kabupaten Cilacap. Rapat yang dipimpin oleh Ketua Pansus XVI DPRD Kabupaten Cilacap, Hermawan Santosa, diikuti oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Cilacap, Sekretaris KPU Kabupaten Cilacap, Anggota Pansus XVI, KaBag Pemerintahan dan Bagian Hukum Setda Cilacap.

Dalam paparannya, Ketua KPU Kabupaten Cilacap, Warsid, S.Pd., menjelaskan bahwa Anggaran Pemilukada 2012 sudah disesuaikan dengan standar biaya yang ditetapkan dengan mempertimbangkan Pemilu terakhir.

Dari berbagai saran, usulan dan masukan dari beberapa peserta rapat diantaranya masalah efisiensi anggaran, penyelenggaraan, sosialisasi dan perlunya rasionalisasi TPS sesuai keadaan daerah. Selain itu tentang debat pasangan calon agar dapat dikemas secara menarik sehingga dapat meningkatkan partisipasi termasuk pemilih pemula.

Pada akhir rapat disarankan agar ada studi banding ke daerah lain yang sudah menyelenggarakan Pemilukada agar pada saatnya Pemilukada di Kabupaten Cilacap dapat dilaksanakan secara damai dan demokratis serta sesuai dengan peraturan dan Undang-undang yang berlaku.

Sumber : http://kpud-cilacapkab.go.id

Ormas Pasang Spanduk Protes Jalan Rusak

2011-04-17T21:28:00.000-07:00

ANTARA - Sejumlah organisasi massa dan gabungan pengusaha lokal se-Keresidenan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, memasang puluhan spanduk berisi protes terhadap kondisi jalan yang rusak parah.

Dari pantauan ANTARA, Jumat, puluhan spanduk yang bertuliskan "Jalan Hancur, Ekonomi Lebur" tersebut terpasang di sepanjang ruas jalan nasional Patimuan-Sidareja-Gandrungmangu dan ruas jalan kabupaten yang menghubungkan Gandrungmangu hingga Karangpucung.

Seorang pengusaha di Sidareja, Mardiyo Abdul Azis, mengatakan pemasangan spanduk yang dilakukan Forum Peduli Jalan ini sebagai bentuk keprihatinan dan protes kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap terkait kondisi jalan yang rusak parah.

"Selain gabungan pengusaha lokal, Forum Peduli Jalan juga terdiri sejumlah organisasi Islam, antara lain MWC NU Kedungreja, Ansor/Banser Kedungreja, PCM Muhammadiyah Kedungreja, Pemuda Muhammadiyah Kedungreja, FPI Kabupaten Cilacap, dan MMI Kedungreja," katanya.

Menurut dia, Pemkab Cilacap dinilai kurang serius dalam menangani kondisi jalan yang rusak karena perbaikannya hanya menggunakan batu kapur.

Ia mengatakan, penimbunan jalan berlubang menggunakan batu kapur justru merepotkan warga karena rumah yang berada di dekatnya terkena debu sehingga berwarna putih.

"Bahkan, kalau hujan seperti karamel dan saat dilalui seperti kalau kita sedang berarung jeram. Kami juga kasihan pada anak-anak sekolah yang kesulitan untuk menjangkau sekolah dengan kondisi jalan seperti itu," katanya.

Dia mengatakan, Pemkab Cilacap harus segera mengambil tindakan untuk menangani jalan rusak sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

"Kami khawatir rakyat marah sehingga akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia yang juga pemilik Radio Kusuma FM Sidareja.

Menurut dia, masyarakat sudah terlalu lama menunggu sehingga pernah melakukan aksi penanaman pohon kelapa, pohon pisang, menanam padi, menabur ikan lele di ruas jalan yang rusak, dan yang terakhir aksi mogok awak bus pada 10-12 Januari 2011.

Terkait hal itu, dia mengatakan, sejumlah Forum Peduli Jalan akan beraudiensi dengan Pemkab Cilacap pada hari Senin (17/1) untuk membicarakan masalah perbaikan jalan.

"Kita akan audiensi, mampu nggak dia (pemkab, red.) melakukan perbaikan. Kalau tidak (mampu), kita akan melakukan sendiri," katanya.

Secara terpisah Pelaksana Harian Kepala Dinas Bina Marga, Sumber Daya Alam, Energi, Sumber Daya Mineral (Bina Marga, SDA, ESDM) Kabupaten Cilacap, Farid Ma'ruf mengatakan, pihaknya akan segera memperbaiki ruas jalan Wringinharjo (Gandrungmangu) hingga Karangpucung.

"Pada ruas tersebut memang ada program 'hotmix'. Akan tetapi karena keterbatasan anggaran, hanya akan dilakukan pada bagian yang rusak parah, antara lain di daerah Sindangbarang-Cinangsi" katanya.

Sementara yang lainnya, kata dia, akan ditindaklanjuti dengan pemeliharaan rutin maupun berkala.

Selain itu, lanjutnya, Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah juga akan melakukan pemeliharaan berkala pada ruas jalan Sidareja-Patimuan, Kawunganten-Sidareja, jalan lingkar timur yang melewati PLTU Cilacap, jalan lingkar barat yang melewati Kawasan Industri Cilacap hingga Karangkandri, dan Menganti-Kesugihan.

"Kelima ruas jalan tersebut akan diperbaiki pada tahun anggaran 2011 ini. Saat ini masih dalam proses lelang di tingkat provinsi maupun pusat," katanya. z

Sumber : Antara

Masyarakat Cilacap Protes Pembiaran Jalan Rusak

2011-04-17T21:25:00.000-07:00

CILACAP--MICOM: Berbagai elemen masyarakat di Cilacap, Jawa Tengah, memrotes kerusakan jalan dengan memasang spanduk bertuliskan protes di sepanjang jalan yang rusak di wilayah kabupaten setempat.

Sebelumnya, armada bus yang melintasi jalur tersebut juga sempat melakukan pemogokan

selama tiga hari yang dipicu kerusakan jalan, terutama di Kecamatan Sidareja.

Elemen masyarakat yang terdiri dari organisasi massa (ormas) dan pengusaha yang tergabung dalam Forum Peduli Jalan (FPJ) Cilacap memasang spanduk di sepanjang jalan penghubung antara Gandrungmangu-Sidareja-Patimuan-Karangpucung yang kondisinya rusak parah. Mereka antara lain memasang spanduk bertuliskan 'Jalan Hancur, Ekonomi Lebur'.

Mereka yang tergabung dalam FPJ adalah warga Nahdlatul Ulama (NU), Ansor/Banser, Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Front Pembela Islam (FPI) Cilacap, dan MMI Cilacap. Selain itu, para pengusaha juga ikut bergabung karena mereka secara langsung terkena dampak rusaknya jalan di wilayah tersebut.

Menurut salah seorang pengusaha yang juga anggota FPJ Mardiyo Abdul Aziz, pemasangan spanduk di sepanjang jalan yang rusak merupakan bentuk protes kepada pemerintah.

"Pemerintah tidak tanggap terhadap jalan yang rusak. Dari dulu sampai sekarang terkesan malah membiarkan dan tidak ada upaya apapun untuk memperbaiki jalan. Padahal masyarakat di sini taat pajak," kata Mardiyo, Jumat (14/1).

Ia mengungkapkan, terkait dengan jalan yang rusak, pemerintah kabupaten (pemkab) hanya melakukan penambalan dengan menimbun batu kapur. Antisipasi itu justru membuat masalah baru. "Kalau hujan, batu kapur seperti comberan berwarna putih. Tetapi jika tidak hujan, menimbulkan debu di mana-mana," ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Kepala Dinas Bina Marga, Sumberdaya Air, Energi dan Sumberdaya Mineral Cilacap Farid Ma'ruf mengatakan pihaknya segera memperbaiki jalan yang rusak.

"Sebagai langkah awal, kami akan memperbaiki jalan di wilayah Gandrungmangu hingga Karangpucung. Tetapi tidak seluruhnya akan dilapis ulang, hanya di wilayah yang paling

parah yakni pada ruas jalan Sindangbarang-Cinangsi karena terbatasnya anggaran," ujarnya.

(LD/OL-01)

Sumber: MEDIA INDONESIA

Pemerintah Tambah Syarat Pemekaran Daerah

2010-05-17T13:03:00.000-07:00

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA (senin, 17 Mei 2010). Kementerian Dalam Negeri akan menambah syarat baru untuk pemekaran daerah. Tujuannya untuk memperketat proses pembentukan daerah otonom baru.

Sekarang kita juga memasukkan satu aspek baru, geohazard namanya,'' ungkap Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, seusai membuka rapat kordinasi desain besar penataan daerah di Indonesia, di gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/05).

Aspek ini terkait erat dengan ketahanan alam daerah tersebut. Gamawan menjelaskan, aspek geohazard itu nantinya akan mempertimbangkan berbagai halangan yang disebabkan kondisi daerah yang akan dimekarkan. Seperti, misalnya hutan lindung yang terlalu luas, lahan kritis yang luas. ''Kesulitan lahan yang hanya bergunung dan lembah-lembah dalam saja, sementara potensi yang lain tidak dimiliki,'' jelasnya.

Aspek baru tersebut akhirnya menjadi salah satu ukuran sebuah daerah bisa dimekarkan atau tidak, karena didasarkan dari fakta-fakta yang terjadi. Ini sengaja dimasukan karena ada daerah yang hutan lindungnya mencapai 85 persen tapi tetap dimekarkan juga. ''Ada daerah yang 15 persen jumlah tanahnya tidak hutan lindung, tapi mekar juga,'' ungkap Gamawan.

Kemendagri, Pintu Masuk Pemekaran Daerah

2010-05-17T12:59:00.000-07:00

Mediaindonesia.com. JAKARTA--MI (Senin, 17 Mei 2010): Pemerintah akan memperketat usulan pemekaran daerah. Nantinya daerah yang mengusulkan pemekaran hanya akan melewati satu pintu saja, yaitu Kementerian Dalam Negeri.

Salah satu alasan kenapa diberlakukan satu pintu adalah untuk menekan hasrat dewan legislatif yang masih menerima usulan pemekaran serta memprosesnya. Hal ini menjadi kesimpulan yang didapatkan dalam Rapat koordinasi Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) di Indonesia Tahun 2010-2025, Senin (17/5).

Kemendagri mengadakan rakor untuk meminta masukan dari gubernur perihal estimasi jumlah wilayah di Indonesia. Hal ini terkait dengan rencana Kemendagri membuat grand desain wilayah Indonesia yang nantinya akan diserahkan ke DPR pada Juni mendatang.

"Hari ini coba didiskusikan dengan gubernur dan bupati untuk menyempurnakan konsep ini. Kita harap ini sudah bisa diserahkan pada DPR Juni nanti," ujar Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi.

Pemerintah berencana memperketat usulan pemekaran dengan sistem satu pintu tersebut, yang kemudian nantinya usulan daerah pemekaran hanya akan disampaikan ke Kemendagri.

Nantinya, Kemendagri akan menerima usulan dari daerah atau dari pihak pemerintah sendiri. "Proses pembentukan daerah otonom dilakukan secara bertahap, yaitu melalui pembentukan daerah persiapan untuk jangka waktu tertentu, misalnya lima tahun. Jadi selama waktu itu, jadi wilayah administratif dulu yang tetap berada di bawah daerah induk," paparnya.

"Sekarang kan begitu lahir langsung dewasa, langsung otonom. Jadi ada tahap transisi Kita menawarkan lima tahun. Nanti kita diskusikan dengan DPR bagaimana idealnya," ungkap mantan Gubernur Sumatra Barat itu.

Hal senada diungkapkan Koordinator Tim pakar penyusunan strategi besar daerah otonom, yang juga merupakan Pembantu Rektor I Insitut Pendidikan Dalam Negeri (IPDN) Prof Sadu Wasistiono.

"Dari gubernur ternyata idenya sejalan dengan apa yang kita susun. Jadi pertama, pembentukan daerah otonom dilalui dengan tahapan daerah persiapan, yang digunakan dengan PP. Jadi nanti kalau sudah siap, baru jadi daerah otonom. Kalau sekarang kan langsung daerah otonom. Ini di bawah kendali daerah induk," jelas Prof Sadu.

Selain Prof Sadu, pakar otonomi daerah dari UGM Pratikno juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, pembentukan wilayah administratif lewat satu pintu ini memudahkan pemerintah melikuidasi usulan daerah yang ingin otonom. Namun, Pratikno mengaku khawatir DPR akan menolak ini.

"Nah sekarang masalahnya adalah pembentukan wilayah administrasif itu kewenangan presiden yang tidak melalui DPR. Alasannya ini adalah pembentukan birokrasi, karena itu tidak sampai ke daerah otonom dan tidak sampai ke DPR sehingga proses politik bisa diminimalisir. Masalahnya karena muatan daerah otonom , regulasi daerah otonom ini harus ada dalam undang indang, apakah DPR menyetujui gagagasan ini," papar Pratikno.

Selain memperketat persyaratan dengan mengusulkan lewat satu pintu, Kemendagri juga akan memperketat persyaratan dengan menambahkan persyaratan minimal jumlah penduduk serta memerhatikan aspek geohazard. Sejauh ini, Kemendagri sudah menerima 150 usulan daerah pemekaran. Sedangkan di DPR, sudah ada 133 daerah yang juga minta dimekarkan. (*/OL-03)

Pemekaran Sumut Harus Disikapi Bijak

2010-05-17T12:50:00.000-07:00

Beritasore.com. MEDAN (Berita) April 21, 2010: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Utara (Sumut) saat ini dihadapkan pada dua tuntutan pembentukan provinsi, yakni Provinsi Tapanuli dan Provinsi Sumatera Tenggara. Sebagai lembaga yang akan mengeluarkan rekemendasi pembentukan provinsi baru, DPRD Sumut harus menyikapi aspirasi ini dengan bijaksana.

Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Sumut Hidayatullah mengatakan, terlepas dari pembahasan Protap, salah satu kebijakan yang sebaiknya diambil oleh DPRD Sumut adalah mengkaji secara menyeluruh mengenai pemekaran provinsi yang berulang tahun ke-62 pada 15 April lalu.

Selama ini, wacana pembentukan provinsi baru masih parsial karena usulan datang dari kelompok masyarakat dengan berbagai latar belakang kepentingan. Kajian ini bias dilakukan oleh panitia khusus yang membahas secara keseluruhan wacana pembentukan provinsi.

“Kita harus jujur. Jangan nanti ini boleh, tetapi yang lain tidak. Untuk itu, DPRD Sumut harus menyepakti dulu mau dibagi berapa Sumut ini,” kata Hidayatullah di Medan, kemarin.

Seperti diberitakan sebelumnya, bertepatan dengan hari jadi Sumut ke-62, Kamis (15/04), DPRD Sumut telah menyatakan dukungan atas rencana pembentukan Provinsi Sumatera Tenggara.

Dukungan ini dinyatakan saat pimpinan Dewan bertemu dengan panitia pembentukan Provinis Sumatera Tenggara. Provinsi ini nantinya akan terdiri dari lima kabupaten/kota yakni Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupeten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padanglawas Utara dan Kota Padangsidempuan. Dalam waktu dekat, DPRD Sumut akan membentuk pansus untuk membahas usulan ini, untuk selanjutnya dibawa ke sidang paripurna.

Sementara itu, Komisi A DPRD Sumut sedang membahas laporan pansus Pembentukan Protap yang dibentuk DPRD Sumut pada periode 2004-2009 sebelum dibawa ke sidang paripurna. Wacana yang berkembang, sidang paripurna pengambilan keputusan atas kedua usulan ini akan dilakukan bersamaan. Satu lagi usul yang juga berkembangn sebelumnya adalah pembentukan provinsi Nias yang kini sudah menjadi lima kabupaten/kota.

Hidayatullah berpendapat, pembahasan pembentukan Protap yang sedang berlangsung di komisi A tidak menjadi penghambat untuk melakukan kajian menyeluruh mengenai pemekaran. Hal terpenting, sebanyak seratus anggota DPRD Sumut harus membuat sepakat dan sepaham mengenai pembentukan provinsi baru.

Pentingnya kajian ini karena Sumut sebagai provinsi induk juga harus mendapat perhatian jika sudah dipecah menjadi beberapa provinsi.“Solusinya, kita harus turun dan menanyakan keinginan masyarakat mau dibagi berapa Sumut ini. Sehingga nanti tidak ada lagi masalah yang timbul,” jelas anggota Komisi C DPRD Sumut ini.

Menurut Bendahara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DRPD Sumut Brilian Mochtar, pemekaran daerah merupakan aspirasi yung sulit dihalangi di tengah besarnya keinginan masyarakat untuk mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah.

Namun, hal terpenting dari pemekaran itu adalah faktor-faktor pendukung pembentukan daerah baru tersebut, khususnya ekonomi dan infrastruktur. Brilian juga sependapat dengan Hidayatullah agar rencana pemekaran Sumut benar-benar dipertimbangan dengan baik oleh DPRD Sumut.

“Kita bisa melakukan pendekatan politik berdasarkan daerah pemilihan anggota DPRD Sumut,” jelas Brilian. Dengan demikian, DPRD Sumut akan mendapat masukan yang lengap dari seluruh masyarakat Sumut.(irm)

14 Daerah pemekaran kebagian DAU 2010

2010-05-12T01:22:00.000-07:00

Okezone.com. JAKARTA - Pemerintah akan mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) dari APBN 2010 kepada 14 Daerah Pemekaran beserta Induknya di seluruh Indonesia.

Hal ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan Pasal Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2009 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota tahun 2010.

Dengan demikian, Menteri Keuangan perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.07/2009 tentang Rincian Alokasi Dana Alokasi Umum kepada 14 Daerah Pemekaran Beserta Induknya untuk Tahun Anggaran 2010 yang berlaku sejak 22 Desember 2009 lalu.

Demikian disampaikan oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Keuangan Harry Z Soeratin, dalam keterangan pernya yang dikutip okezone di Jakarta, Sabtu (16/1/2010).

Adapun keempat belas daerah pemekaran tersebut adalah Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Gunungsitoli, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Saju Raijua, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Deiyai, Kabupaten Maybrat, dan Kabupaten Tambrauw.

Sedangkan sepuluh daerah induknya yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Kupang , Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Paniai, Kabupaten Sorong Selatan dan Kabupaten Sorong.

DAU ini diserahkan melalui penerbitan Daftar Isian Pelaksanaan Tahun 2010 atas beban bagian anggaran 99.05 (Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah) dan disalurkan setiap bulannya 1/12 (satu per-dua belas) dari pagu yang ditetapkan untuk masing-masing daerah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah sejak Januari 2010 ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Dana Alokasi Umum(DAU) tahun anggaran 2010 ditetapkan sebesar Rp203,485 triliun yang terdiri dari DAU murni sebesar Rp192,490 triliun dengan proporsi pembagian DAU adalah sebesar 10 persen untuk daerah provinsi dan 90 persen untuk daerah kabupaten/kota dari besaran DAU secara nasional. (adn)

Sumber: http://economy.okezone.com

UU Pada 2008 Didominasi Tentang Pemekaran Wilayah

2010-05-12T01:14:00.000-07:00

Beritasore.com. Jakarta ( Berita ) : Berbagai Undang-Undang (UU) yang telah disahkan oleh DPR RI pada tahun 2008 didominasi oleh produk UU yang terkait dengan pemekaran wilayah.

“UU tentang pemekaran wilayah atau pembentukan daerah baru masih mendominasi produk legislasi pada tahun 2008,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Aria Suyudi dalam diskusi “Catatan Awal Tahun Kinerja Legislasi DPR” di Jakarta, Selasa [10/02] .

PSHK mencatat, dari total 62 produk perundangan yang disahkan DPR RI pada 2008, terdapat 30 UU yang terkait pembentukan daerah otonomi baru. Aria juga mengemukakan bahwa dalam sepuluh tahun terakhir ini terdapat sekitar 20 UU terkait pemekaran wilayah setiap tahunnya.

Akibatnya, bila dihitung dari tahun 1999 sampai Agustus 2008, maka sudah ada 191 daerah otonomi baru yang terbentuk, dengan perincian 7 provinsi, 153 kabupaten, dan 31 kota. Ia melihat hal tersebut seolah-olah mengindikasikan bahwa pemekaran wilayah adalah isu yang mudah untuk diputuskan sehingga tidak membutuhkan pembahasan yang rumit dan berkepanjangan.

Padahal, menurut dia, isu pemekaran wilayah sebenarnya mengandung permasalahan yang sangat kompleks. PSHK juga mendesak agar pemangku kebijakan segera membuat suatu standar obyektif dari sebanyak 28 indikator pengujian pembentukan daerah baru yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah nomor 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Hal tersebut agar DPR tidak terlihat seolah-olah hanya sebagai “tukang stempel” dalam isu pemekaran wilayah tersebut.

Perlu 523 Peraturan Pendelegasian

Seluruh Undang-Undang yang disahkan oleh DPR pada tahun 2008 menimbulkan beban ketatanegaraan yang luar biasa karena seluruh UU itu ternyata masih perlu ditindaklanjuti oleh 523 norma peraturan pendelegasian.

Hal tersebut dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Aria Suyudi dalam diskusi “Catatan Awal Tahun Kinerja Legislasi DPR” di Jakarta, Selasa.

“Dari inventarisasi yang dilakukan PSHK, seluruh UU yang disahkan selama 2008 memerlukan total 523 norma delegasian yang perlu ditindaklanjuti segera,” katanya.

Ia memaparkan, 523 norma tersebut dapat dibagi menjadi 161 norma melalui Peraturan Pemerintah dan 16 melalui Peraturan Presiden. Sedangkan 346 norma lainnya harus diatur oleh peraturan instansi atau pemerintah daerah dan sejenisnya.

Aria juga mengatakan, proses legislasi DPR sepanjang 2008 juga menyebutkan bahwa setidaknya terdapat 30 lembaga yang harus ada untuk melaksanakan beragam UU yang telah disahkan. “Ini semua memberikan tantangan bagi proses legislasi ke depan,” katanya.

Untuk itu, ujar Aria, besarnya beban yang harus dipikul atas konsekuensi proses legislasi tersebut perlu dihitung matang-matang dampaknya kepada negara. Selain itu, ia juga menginginkan agar DPR di masa mendatang dapat membuat target UU yang harus diselesaikan secara realistis.

Berdasarkan catatan PSHK, DPR pada 2008 hanya dapat merealisasikan 62 UU dari target 81 UU, sedangkan pada 2007 hanya dapat menyelesaikan 40 UU dari target 78 UU. Pada masa mendatang, ujar Aria, DPR harus memprioritaskan RUU yang secara langsung menyentuh keputusan rakyat serta meletakkan prinsip penting demokratisasi dan penegakan HAM. ( ant )

Sumber: www.beritasore.com

Pemekaran Daerah Rawan Masalah

2010-05-12T01:10:00.000-07:00

Beritaindonesia.co.id. Sejak tahun 1999 banyak lahir daerah otonomi baru hasil pemekaran. Tujuannya untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada publik. Namun ironisnya, masyarakat kurang merasakan manfaatnya. Salah satu buah dari reformasi adalah lahirnya banyak daerah otonomi baru yang merupakan hasil pemekaran daerah. Sejak 1999 hingga Oktober 2007 lalu tercatat ada tambahan 7 provinsi, 135 kabupaten dan 31 kota. Saat ini total daerah otonom di Indonesia meliputi 33 provinsi dan 465 kab/kota. Nyaris dua kali lipat dari jumlah pemerintahan kab/kota sebelumnya.

Tujuan utama dari pemekaran dan pembentukan daerah otonomi baru memang mulia. Yakni untuk lebih mendekatkan pelayanan publik dan meningkatkan kehidupan serta kesejahteraan masyarakat setempat. Namun sayangnya, banyak daerah-daerah hasil pemekaran itu belum atau kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan Menteri Dalam Negeri Mardiyanto pada Rapat Kerja Gubernur di Surabaya (22/10). Menurutnya, banyak daerah otonomi justru memunculkan masalah. Terutama soal efektivitas dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.

Maraknya pemekaran wilayah mendapat sorotan tajam dari pengamat politik J.Kristiadi dan Fachry Ali. Kristiadi menyebut pemekaran wilayah sudah ‘gila-gilaan’. Pemekaran sudah menjadi komoditas politik. Para politikus memperlakukan pemekaran wilayah sebagai proyek. Dia juga prihatin karena uang negara habis untuk membiayai pejabat-pejabat daerah. Padahal dana itu sangat dibutuhkan untuk membangkitkan perekonomian dan pembangunan daerah.

Sedangkan Fachry Ali menilai, banyaknya daerah yang dimekarkan hanya menguntungkan elit lokal dan memberatkan pemerintah pusat. Dari sisi finansial, anggaran pusat akan bertambah terkait dengan perlunya membangun infrasturktur di daerah pemekaran. Sedangkan dari sisi sosial, pemekaran wilayah berpotensi menimbulkan konflik, seperti sengketa batas, perebutan lokasi ibukota dan konflik politik.

Konspirasi

Dalam bahasa yang berbeda, mantan Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid menyatakan, pemekaran wilayah yang marak itu akibat konspirasi intens antara partai politik, birokrat daerah dan pengusaha. “Parpol diuntungkan karena ada DPRD baru, birokrat beruntung karena banyak jabatan baru dan pengusaha juga berkepentingan, karena akan banyak proyek pembangunan kantor dan pengadaan,” katanya seperti dikutip Media Indonesia (18/10).

Akibatnya, terjadilah usaha ‘bahu-membahu’ melalui jalur Depdagri atau DPR untuk menggolkan usul pemekaran itu. Konspirasi ini bisa juga diperkuat calon kepala daerah yang kemudian bekerja sama membiayai ongkos pengurusan melalui salah satu atau kedua jalur itu.

Peneliti senior LIPI, Siti Zuhro, menambahkan, salah satu sumber masalah gagalnya pembentukan daerah-daerah otonom adalah adanya lobi-lobi politik yang sering mengalihkan penilaian obyektif. Manipulasi data pun dilakukan demi tercapainya pemekaran daerah. “Scoring ini sering dimainkan untuk mengelabui,” kata Zuhro seperti dikutip Kompas (27/10).

Lobi-lobi ini bisa terjadi di banyak lini, mulai dari DPRD, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD), pemerintah pusat, DPR juga DPD. Berdasarkan evaluasi terhadap 98 daerah otonom baru, menurut Zuhro, ternyata sebanyak 76 daerah bermasalah.

Agar tidak terjadi lagi di masa depan, Zuhro berpendapat perlu ada sanksi pidana bagi pihak-pihak yang memanipulasi data. Sedangkan Kristiadi mengusulkan adanya moratorium pemekaran wilayah. Kalau perlu, segera dilakukan penggabungan wilayah yang dimekarkan.

Namun di mata anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Sulawesi Tengah, Ichsan Loulembah, tak seluruh daerah pemekaran mengalami kegagalan. Sebagai contoh, disebutnya Provinsi Gorontalo yang maju pesat setelah berpisah dengan Provinsi Sulawesi Utara. Begitu pula Kabupaten Parigi Moutong di Sulawesi Tengah.

Dia tak sependapat jika kegagalan pembentukan daerah otonom dibebankan seluruhnya kepada daerah. Kegagalan ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang punya kewajiban memberikan supervisi. “Departemen Dalam Negeri, Departemen Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Presiden, juga ikut bertanggung jawab,” tegasnya.

Ke depan, dia menyarankan pemekaran daerah tidak lagi melalui tiga pintu (DPOD, DPD dan DPR) secara paralel, tetapi secara bertingkat. DPOD menganalisa dari sisi teknis, DPD menilai dari sisi hubungan pusat dan daerah. Sedangkan DPR memberi penilaian akhir.

Kajian pun tidak dilakukan secara formalistik, tapi diberikan parameter yang jelas dan terukur. Dengan demikian, bisa dilihat secara jelas, mana daerah yang layak dan mana yang tidak.Daerah yang selama ini dinilai gagal harus digabungkan kembali dengan daerah induk. Kebijakan ini perlu dilakukan agar ada reward and punishment yang jelas. Namun Ichsan tidak yakin presiden berani melakukannya karena kebijakan ini pasti akan dinilai tidak populis. SP (BI 50)

Sumber: www.beritaindonesia.co.id

Mendagri: Pemeriksaan BPK Bahan Koreksi Pemekaran Daerah

2010-05-12T00:59:00.000-07:00

ANTARA NEWS. Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) semester II Tahun 2009 terhadap daerah otonom baru akan menjadi bahan koreksi untuk perbaikan pemekaran daerah di masa mendatang.

"Kita terima itu sebagai realita dan kita jadikan sebagai bahan koreksi terutama bagi daerah-daerah yang dinilai seperti itu. Kita terima secara positif untuk kita ambil hikmah guna melakukan perbaikan," katanya, di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, hasil pemeriksaan BPK ini merupakan masukan yang positif bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian diharapkan permasalahan-permasalahan dalam pemekaran dipandang secara obyektif dan dapat segera diatasi sehingga tidak mengorbankan kepentingan rakyat.

"Supaya masyarakat tahu jangan kita terlalu bersemangat pemekaran tetapi faktanya seperti ini. Kita harus tahu pemekaran ini seperti ini hasilnya menurut BPK," ujarnya.

Gamawan menjelaskan banyak permasalahan berkaitan dengan daerah pemekaran yang belum terselesaikan hingga saat ini, seperti masalah batas-batas wilayah, infrastruktur, personil, dan pembiayaan.

"Ada juga daerah yang IPM (Indeks Pembangunan Manusia) menurun dan tidak meningkat. Itu jadi masukan kita," katanya.

Ia mengatakan tidak semua daerah otonom baru sukses menyelenggarakan pemerintahannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mencontohkan, di suatu daerah otonom baru justru ditemukan kasus anak kurang gizi. Kondisi ini menjadi perhatian serius dari pemerintah.

"Makanya saya bilang jangan beli mobil banyak-banyak, jangan bangun kantor yang bagus-bagus. Gunakanlah uang tersebut untuk rakyat," katanya.

Kantor dan rumah dinas, lanjut Mendagri, bisa dibangun secara bertahap. Uang daerah seharusnya diprioritaskan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

"Tahun pertama daerah pemekaran biasanya bebannya untuk membangun kantor, mobil dinas dan rumah dinas yang menghabiskan banyak anggaran. Padahal itu semua bisa dilakukan dengan bertahap," katanya.

Sementara itu, BPK telah melakukan pemeriksaan kinerja di delapan daerah pemekaran, yaitu Kabupaten Lebong, Kabupaten Kepahiang, Kota Cimahi, Kota Banjar, Kabupaten Karimun, Kota Tanjungpinang, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Natuna.

Hasil pemeriksaan atas kinerja daerah pemekaran menunjukkan bahwa dari delapan daerah otonom baru yang diperiksa, hanya Pemerintah Kota Cimahi dan Kota Banjar yang dianggap cukup memenuhi kewajibannya selama masa transisi pemerintahan sesuai dengan UU pembentukannya dan PP No. 6 Tahun 2008.

Sedangkan beberapa indikator kinerja daerah induk dan daerah otonom baru yaitu seluruh komponen aspek kesejahteraan, belanja modal dan jumlah ketersediaan dokter rata-rata tidak tercapai, karena masih di bawah rata-rata nasional seluruh kabupaten/kota di Indonesia.

(T.H017/ R009)

Pemasangan Spanduk

2010-05-12T00:30:00.000-07:00

Pemasangan Spanduk dukungan PEMEKARAN CILACAP oleh Aliansi Masyarakay Dayeuhluhur (AMD) yang didukung pula oleh Group Facebook LKCB dan DOF, pemasangan dilakukan di titik - titik strategis. Dimana spanduk pertama di pasang di alun- alun Majenang diatas gapura sebelah barat, yang kedua di per3 an Cigaru, yang ketiga di Perbatasan Cijolang, yang ke empat di per 3 an KPP, yang kelima di per 3 an Hanum di Dayeuhluhur. Semoga langkah ini bisa menggugah nurani masyarakat untuk ikut serta dalam upaya mendukung adanya Pemekaran Kabupaten Cilacap.

Spanduk Dukung Berdirinya Kabupaten Majenang Disebarka

2010-05-09T21:21:00.000-07:00

Suaramerdeka.com. ( 09 Mei 2010 ) Majenang, CyberNews. Aliansi Masyarakat Dayeuhluhur (AMD) menyebar spanduk yang berisi dukungan berdirinya Kabupaten Majenang. Menurut mereka, pemekaran Kabupaten Cilacap cukup untuk enam kecamatan saja dengan ibukota di Majenang. Hal itu lebih realistis dibanding pemekaran untuk 10 kecamatan yang hingga kini tidak kunjung terealisasi.

Salah seorang pendiri AMD, Carsa mengatakan, enam kecamatan itu diantaranya, Dayeuhluhur, Majenang, Karangpucung, Wanareja, Cimanggu, dan Cipari (Damangkawaguci). Menurutnya, hal itu lebih berarti bagi masyarakat Dayeuhluhur yang selama ini berada paling jauh dari pusat kabupaten Cilacap.

Kabupaten Majenang menurut mereka lebih mampu mendekatkan pelayanan publik. Pasalnya, jarak antara Dayeuhluhur menuju Majenang tidak terlalu jauh. Hal serupa juga akan dialami enam kecamatan lainnya. Namun jika pemekaran diterapkan untuk 10 kecamatan dengan ibukota Sidareja, hal itu tidak jauh berbeda bagi masyarakat Dayeuhluhur. Sebab, mereka tetap harus menempuh perjalanan jauh. Sementara sarana transportasinya juga sulit. "Nanti kalau ibukotanya di Sidareja, jarak yang ditempuh tetap jauh dan transportasinya susah," katanya.

Dia mengungkapkan, sebagian besar dukungan pemekaran berasal dari wilayah Damangkawaguci. Adapun dukungan Badan Perwakilan Desa (BPD) di luar wilayah Damangkawaguci justru kecil. Hal itulah yang menjadi alasan pemekaran Kabupaten Majenang lebih realistis.

Dalam kesempatan itu, AMD menyebar spanduk bertuliskan dukungan terhadap Kabupaten Majenang di sejumlah titik. Diantaranya di alun-alun Majenang, perbatasan Jateng-Jabar di Cijolang, Kecamatan Dayeuhluhur, dan Wanareja.

Terpisah, Bambang Edi, pengurus Pemuda Peduli Kepentingan Bangsa dan Negara (PPKBN) mengatakan, tuntutan masyarakat Dayeuhluhur itu merupakan hal yang wajar. Selama ini, tempat tinggal mereka paling jauh dari ibu kota Kabupaten. "Sehingga dalam perjuangan pemekaran kali ini, mereka ingin agar kabupaten baru nantinya benar-benar mendekatkan pelayanan," katanya.

( Kholid Yogi /CN14 )

Apakah akan Sejahtera???

2010-05-02T08:19:00.000-07:00

Apakah dengan pembentukan CILBAR akan lebih mensejahterakan rakyat??? dengan cara apakah?? hayo calon pejabat CILBAR minta komennya dong?? (Koes Serpihan Debu)

Emha Alahyar: Pemerintahan yang benar, adalah yang mampu menghantarkan rakyatnya ke arah yang lebih mulia hidupnya; dan rakyat yang benar, adalah rakyat yang mampu menjaga pemerintahnya ke arah yang lebih hidup kemuliaannya
Jika pun abdi mengkomen, tentu bukan karena sbg calon pejabat di daerah otonom baru yg telah sedang diikhtiari; lebih merupakan respon atas dua pertanyaan sebelumnya.

Beberapa yg bisa dikerangkakan utk itu, antara lain:

1. menyelenggarakan agenda pembangunan dan percepatan desa/kelurahan mandiri secara nyata melalui kejelasan dan kepastian alokasi sumber daya, khususnya sumber daya anggaran sekurang-kurangnya pada tingkat 25 % dari total belanja langsung, yang dilakukan secara seksama, bertanggung-jawab, serta partisipatori dan bermartabat.;

2. menyelenggarakan agenda pembangunan dan penguatan birokrasi yang amanah dan profesional, terutama melalui program reformasi birokrasi pemerintahan, baik pada aspek kelembagaan-organisasional, ketetalaksanaan, maupun sumber daya manusia aparatur, yang sejahtera dan melayani;

3. menyelenggarakan agenda peningkatan dan pengembangan wawasan dan kapasitas sumber daya insani, terutama melalui program pendidikan yang bermutu yang adil untuk semua dan program pelayanan kesehatan yang maju dan berkelanjutan, serta pelayanan civic yg maju dan terjangkau;

4. menyelenggarakan agenda peningkatan kesejateraan masyarakat dan pengembangan pusat perekonomian yang mendorong daya saing daerah dan kawasan sekitar, terutama melalui pembentukan kluster ekonomik dan atau pengembangan terminal agro-industry-marine culture yang sesuai dengan karakter dan potensi wilayah setempat dgn daya dukung sarana produksi, teknologi dan penangan pasca produksi yg memadai dan mensejahterakan;

5. menyelenggarakan agenda pemajuan pelayanan publik yg berstandardisasi, bermutu, dan terjangkau, serta bermartabat, baik dalam hal layanan publik pemerintahan umum, investasi, maupun layanan publik lainnya;

6. mewujdukan CILBAR sebagai entitas yang utuh-padu dan menyelamatkan; terutama melalui pemantapan "identitas" ke-CILBAR-an yang terbuka dan tangguh (open and strengted society), perencanaan dan penataan ruang hidup wilayah, peningkatan dan konsolidasi sarana dan prasarana kewilayahan, serta penguatan kualitas lingkungan hidup yang lestari.

Buku Tamu

2010-04-30T20:11:00.000-07:00

Bagi pengunjung yang mau kasih saran atau apapun silahkan tulis disini!!

10 April - 23 April 2010

2010-04-29T09:14:00.000-07:00

Hidayah Mufidah : Slmt berjuang demi cita-cita yg luhur. Walaupun aku bukan warga Clcp Brt tapi aku salut dan.... GOOD LUCK !!!

Nasroh triyono : bebaskan cilacap dr korupsi.....

Nana Suryana : Perjuangan memang memerlukan pengorbanan... Pun dengan Pemekaran.

Lukman Daroni : Kalauuu bukan Majenang ibukotanya Abdimah moal miluan.....................

Kang Chons : Awas ide pemekaran ditunggangi muatan politis jadi pesan moralna rusak.... Kira2 bisa menjamin dayeuhluhur lebih maju or gak,...?? saya pribadi dah mulai apatis dengan Kabupaten Cilacap, nota bene Kabupaten dengan potensi SDA unggul dibanding yang lain tapi pemerataan pembangunan kurang diperhatikan,.... Lihat saja kasus korupsi di Cilacap bnayak dimuat di Suara Merdeka sebgaia rakyat biasapun kita malu,.....

Teguh Prahono : Buat sy mjng tmpt tnggal yg damai ,sejuk masyrktny ,indah dan tenang kotane dbnding tmpt tngglku skrng.,andaikt rakyat cilbar sejahtra dn pmbngnan merata psti lah ga ada pemekaran jg gpp..

Gogos Arif : Saya setuju dimekarkan asal modal sendiri, tidak ngrusuhi PAD = Pendapatan Asli Daerah 14 Kecamatan yang lain.....plus sumber pendapatan lainnya....BERDIKARI = Berdiri Dik Kaki Sendiri....

Koes Serpihan Debu : lamun hayang benghar, benghar heula,,, lamun hanyang makmur, makmur hela,, te kedah di ucapken lamun kitu mah,,,,benghar te jaminan jd jalma benghar,, cilacap barat wlo miskin akan sumberdaya alam, WAJIB maju,, asal pejabat&masyarakatna tong egois,,, hayu urg majuken bareng2(ririungan siga sirem) dgn meningkatkan sumberdaya manusia&alam nu aya di CILACAP BARAT,,, smoga wae CILBAR tdk mengaharapkan tangan dibawah,,,

Catatan: maaf bagi yang belum saya posting disini!

Bantu Saya

2010-04-29T08:30:00.000-07:00

Sebut saja saya menajdi kepala desa di Desa Legok Nyenang. Desa yg saya pimpin itu desa baru. desa yang wilayanya memiliki pesawahan yang cukup luas tapi belum memilki irigasi yang memadai, sehingga warga kami belum mendapat panen yang maksimal. Selain itu kami juga belum memiliki balai desa yang memadai juga. Hanya bangunan sederhana saja. Desa kami sekarang ini memilki dana 50 juta. Saya sbg kepala desa cukup bingung, mau digunakan untuk apa dana itu. Apakah untuk pembangunan irigasi karena memang kami belum memilikinya, sehingga warga kami menunut untuk segera membuat irigasi. Atau membuat balai desa terlebih dahulu karena camat kami dan bupati kami pun menuntut kami segera membangun balai desa yang baik, karena desa kami akan kedatangan presiden dan gubernur. Camat dan bupati merasa malu karena di wilayahnya ada desa yang tidak memiliki balai yang memadai. Kebetulan biaya untuk membuat irigasi ataupun membuat balai desa akan menghabiskan biaya sama-sama 50 juta.

Tolong diantara bapak-bapak/ibu-ibu, adakah yang bisa membantu saya dengan dana yang ada tersebut apakah saya sebagai kepala desa harus membuat irigasi terlebih dahulu atau membangun balai desa, karena desa kami dalam waktu dekat akan dikunjungi presiden ?? (Endom Kustomo/Abah)

Pembagian Kekuasaan

2010-04-27T08:23:00.000-07:00

Hubungan yang ideal dalam kehidupan ditingkat desa adalah keempat lembaga tersebut dilibatkan dalam proses pembangunan desa. Dengan kalimat lain perlu dibangun adanya partisipasi yang menyeluruh dan saling menguatkan antar lembaga-lembaga yang ada di desa. Dalam bahasa akademis hubungan yang saling menguatkan tersebut dikenal dengan istilah Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance).

Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) adalah suatu kesepakatan tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang diciptakan secara bersama oleh semua elemen yang ada di suatu wilayah. Jika di tingkat Desa, Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) adalah sebuah kesepakatan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa yang ciptakan secara bersama oleh pemerintah desa, kelembagaan politik desa, kelembagaan ekonomi desa dan kelembagaan sosial desa. Dengan kalimat lain, Tata Pemerintahan Desa Yang Baik merujuk pada proses penciptaan hubungan kerjasama antara empat kelembagaan yang ada di desa untuk membuat pengaturan-pengaturan yang digunakan dalam menyelenggarakan pemerintahan di desa.

Dengan demikian dalam mewujudkan Tata Pemerintahan Desa Yang Baik, yang perlu dibangun adalah sebuah mekanisme dialog atau komunikasi antar empat kelembagaan desa, sehingga keempat lembaga desa sama-sama merasa memiliki tata pengaturan tersebut. (Pudjoe Basuki)

Imam Bustan: Saya koq kurang sregh dengan kata..."KEKUASAAN"....

Karena kata itu dekat dengan pengertian :
1. kewenangan....unsur negatifnya....kesewenangan....
2. kekuatan...unsur negatifnya.....kesombongan.....ketidak adilan.....

Pemerintah mempunyai kewenangan.....memberi kesempatan untuk bertindak sewenang wenang......
Lembaga politik mempunyai kekuatan.....memberi kesempatan kesombongan pada kelompok pemenang.....
Lembaga ekonomi mempunyai kekuatan.....memberi kesempatan keberpihakan pada kelompok tertentu......
Hanya lembaga sosial saja yang mungkin bisa melaksanakan kewenangan sesuai dengan "Rel" nya......
Pada setiap pertemuan keempat unsur tersebut diatas.....prakteknya selalu berujung pada......"BGIAN SAYA BERAPA...?".....
Sementara Bagian yang diperoleh Lembaga Sosial tentu akan Zero Applicated.... sedangkan pada tiga bagian lainnya tergantung karakter pemimpin dan anggotanya.
Jadi, mungkin lebih tepat kata "KEWAJIBAN", ATAU "KEKUASAAN UNTUK" bukan "KEKUASAAN ATAS"

Referensi tentang Good Governace sbb:

Kata Governance memiliki unsur kata kerja yaitu governing yang berarti bahwa fungsi oleh pemerintah bersama instansi lain (LSM, swasta dan warga negara) ---> perlu seimbang/setara dan multi arah (partisipatif). Governanve without government berarti bahwa pemerintah tidak selalu diwarnai dengan lembaga, tetapi termasuk dalam makna proses pemerintah.
Pertanyaan bagaimana negara (pemerintah) menempatkan diri dan bersikap ketika berlangsung proses governing dalam konteks governance ?
Salah satu dari enam prinsip yang ditawarkan yang dapat dijadikan acuan untuk menjawab pertanyaan
ini, yaitu :
Kekuasaan yang dimiliki negara harus ditransformasikan, dari yang semula dipahami sebagai "kekuasaan atas" menjadi "kekuasaan untuk" menyelenggarakan kepentingan, memenuhi kebutuhan, clan menyelesaikan
masalah publik. Sumber: Scribd.com

Pudjoe Basuki : koreksi yang bagus...saya juga demikian..menterjemahkan "BAGI KUASA" sebagai sesuatu yang positif..yang dimaksud adalah kuasa untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat..bisa juga diartikan sebagai bagi peran (agar sinergis) dalam proses pembangunan..

Hanum Sujana : Ya saya lebih setuju dengan berbagi peran, cocok juga kan dg pengertian governance yang disampaikan Kang Imam diatas. Tapi memang masalahnya tidak semua orang memahami apalagi menjadikannya sbg sifat atau way of life-nya. Shg yg dipahami justru unsur negatif yg dihawatirkan/ dilihat sbg kenyataan o Kang Imam hehe...dan saya melihatnya begitu. Tapi yg penting spirit kita, mulai saja dari diri kita hehe...hayu ah semangaad. Jadi nanti mau diposisi apapun kita tetap jiwanya sosial. Ada yang bilang...Cilacap itu memang daerah Mafia, dari sejarah jaman Belanda hingga kini hehe...mudah2an kedepannya digantikan oleh orang2 yang amanah. Aamiin.

Yoes Sachri : No coment lagi ah..sakit gigi..tapi kalau sudah begini dimana letak good governance-nya...

Aan Rohaeni : Sepakat dengan catatan ideal yang disampaikan...sayangnya...hal-hal ideal perlahan-lahan "digeser" baik oleh peraturan juga oleh "kebiasaan" pemerintah desa yang mulai lebih menampakan "watak" birokratnya ketimbang tokoh tauladan, hiks...semoga tidak terjadi di Cilacap barat, he he he...kalau boleh saya mau di share dong dokumen-dokumen penolakan pemekaran? he he he...siapa tahu berguna bagi pembentukan UU desa, makasih...

Karsono kaspudin : Yang pinter sampai renta ada di kota. Desa ditinggal terus, sehinga tak banyak (kalau tak boleh dikatakan tak ada) yang mau mikir, dzikir, khasbi secara praktis dan fragmatis di lapangan (di desa). Jadi bagaimana mengaktualisasikan bagi peran di desa???????????????? Banyak lho yang kasih komentar :"emangnya gue pikirin". Saya juga kadang kala koleng,padahal baru ngasuh 200 siswa/santri/calon enterprener dini yang berasal dari kalangan yang perlu digratiskan.Sebab ternyata yang peduli sangat-sangat teeerrrrbatassss.

Koes Serpihan Debu : pada kenyataan kelembagaan desa hanya mengeruk duit saja?? lihat saja pola pemilihan kepala desa habis berapa ratus juta & bagi mereka tuh menjadi kepala desa hanya utk mengembalikan modal??? saya kira pembangunan hanya seperti di menara saja??

Maula Inda Rachman : mulailah dari diri kita sendiri dilanjutkan dengan keluarga dan tetangga...jangan suka dengan politik uang.....apalagi jadi Team Sukses orang yang tidak bersih......saya setuju denagn kelembagaan desa untuk setiap apapun juga jadi ada saling mengawasi dan membantu....oke da......toh itu demi kebaikan kitta.....

Haryadi Peruvi : @kang hanum : itu bukan katanya kang..sejak akhir masa kerajaan galuh daerah selatan cilacap jd sarang penyamun hingga sepanjang pantia selatan mulai sekitar pangandaran hingga nusakambangan tidak ada pendukuk..mayoritas memilih pedalaman disisi utara. ini ada dalam sebuah buku milik Zuhdi (kalau tidak salah) yang membahas pelabuhan cilacap..kalo sekarang masih banyak 'perompak' tentu tidak pernah lepas dari kultur dan faktor sejarah..

Hanum Sujana : @Pak Karsono>do'akan saya bisa spt itu..., juga teman2 yg lain, tugas kita u memperbanyak orang2 "baik" di pemerintahan, swasta, NGO, atau apapun posisinya...memang betul salah satu problem kita disitu, kebanyakan EGP (Emang Gue Pikirin), istilahnya 3 D, deukeut, duit, deuheus... kalo gak seperti itu gak ad cerita bantu scr gratis! hehe...--tapi bagi saya problem apapun keimananlah yg menjadi penentunya.
@Kang Kus>mudah2an kita bisa "menyentuh"nya hehe
@Kang Haryadi>Hmmmm gitu ya, tugas berat, tapi impossible i nothing kan? Katanya juga Cilacap Barat lebih kritis dibanding Timur yg lebih oportunis--wallahu'alam.
Betul sekali kata Kang Inda, kunci komunitas tetep ada pada individu....

Pudjoe Basuki : @AR: sebuah kapak jika sering digunakan juga akan aus dan tumpul..namun jk sering diasah gunakan akan semakin tajam..
@KK: untung saya bkn yg pinter ya..jd gak sampai renta di kota..malah dari muda dah kerjanya dari satu desa ke desa lainnya..hehehe..tp forum ini saya pikir bagian dari kontribusi untuk daerah kita meski banyak yang berada di luar spt saya...maju terus kang meski hanya sedikit yg peduli..perubahan yng berarti malah lbh sering dilakukan oleh yg sedikit..
@KG; Faktanya mang gt..dlm upaya mmperbaiki itulah kenapa kt ketemu diskusi disini..
@MIR; ayolah...
@HP; mending mantan rompak dpd mantan orang orang baik2..hehehe..gak usah pesimis..perjuangan butuh darah..
@HS; rapatkan barisan..bergerak bersama...

Cyrush Ceng Cristodolus Athanasius : sayang saya tidak berdaya untuk melaksanakanya kang@ahyar

@PB;ya saya berdaya untuk mendoakan orang yg mau memeritah dg adil kpd rakyat kecil mas@PB

Video Pertemuan Anggota Komisi A DPRD Propinsi di Wanareja

2010-04-26T21:51:00.000-07:00

Masyarakat Diminta Tidak Berkecil Hati

2010-04-26T21:44:00.000-07:00

Suaramerdeka.com CILACAP (23 April 2010) - Masyarakat diminta tidak berkecil hati oleh pernyataan Gubernur, yang menolak pemekaran Cilacap. Pasalnya, prosedur adminitrasinya belum dijalankan, sehingga pernyataan penolakan itu dinilai tidak ada pengaruhnya dalam proses pemekaran.

Demikian diutarakan Wakil Ketua DPRD Jateng, Drs H Abdul Fikri Faqih MM saat kunjungan kerja bersama komisi A DPRD Jateng di Kecamatan Wanareja, kemarin.

"Tak perlu berkecil hati karena Gubernur tidak setuju. Prosedur administrasinya kan belum dijalankan, jadi tidak ada pengaruhnya."

Dia menerangkan, prosedur yang harus ditempuh terlebih dahulu adalah rekomendasi DPRD Kabupaten Cilacap, keputusan Bupati Cilacap, kemudian rekomendasi DPRD Provinsi dan keputusan Gubernur Jateng. Setelah itu, baru keputusan DPR RI dan pemerintah pusat.

Saat ini, prosedur pemekaran Cilacap barat baru sampai pada rekomendasi DPRD Jateng. Oleh sebab itu, masyarakat diminta ikut mendorong agar Bupati segera mengeluarkan keputusan.

Dinginkan Masyarakat

Adapun komisi A, kata dia, menyatakan kepeduliannya terhadap pemekaran. Hal itu ditunjukkan dari kunjungan kerja yang membuktikan pemekaran memang diinginkan oleh masyarakat.

Dia juga menekankan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak bisa dijadikan satu-satunya acuan pemekaran.

"Tuntutan masyarakat sangat realistis dan rasional karena jarak yang jauh mengganggu pelayanan masyarakat. Perjalanan dari Wanareja sampai Cilacap bisa tiga jam dan kondisi jalannya jelek," katanya.

Meski demikian, dia mengingatkan agar tidak mengabaikan persiapan menghadapi pemekaran, yakni dengan cara menggali potensi daerahnya.

Mengenai, keinginan warga bergabung dengan Jabar, menurutnya, sah-sah saja karena merupakan tuntutan masyarakat. Namun, ancaman bergabung dengan Jabar belum tentu menyelesaikan masalah.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Cilacap, Fathul Aminudin Azis manambahkan, pemekaran jangan hanya mengacu pada PAD saja. Namun juga berorientasi pada sumber daya manusia (SDM).

"Contohnya Singapura, yang tidak punya apa-apa. Tetapi dengan pembangunan SDM yang baik bisa jauh lebih maju dari Indonesia," terangnya. (J11-75)

Gubernur Diminta Tidak Terlalu Kaku Sikapi Wacana Pemekaran

2010-04-26T21:10:00.000-07:00

Suaramerdeka.com SEMARANG(25 April 2010)- Gubernur Bibit Waluyo diminta tidak kaku dalam menyikapi wacana pemekaran Kabupaten Cilacap. Perlu dibuka ruang dialog dengan masyarakat setempat untuk bisa mendapatkan informasi sebelum mengambil kebijakan.

Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat mengatakan, wacana tersebut sangat kuat terutama di wilayah Cilacap Barat. ”Tuntutan itu sebenarnya sangat realistis. Tentunya Gubernur dalam bersikap jangan kaku dulu. Karena wacana pemekaran bukanlah masalah haram atau halal. Perlu dicari akar permasalahannya mengenai adanya keinginan itu,” kata dia, Sabtu (24/4).

Wakil Ketua DPRD Jateng Abdul Fikri Faqih yang memimpin dialog menegaskan, untuk pemekaran daerah harus memenuhi sejumlah persyaratan dalam PP No 78/2007. Pemekaran merupakan aspirasi dari sebagian masyarakat. Ada SK persetujuan dari DPRD maupun kepala daerah setempat ditambah dari Gubernur.

”Setelah syarat itu terpenuhi baru bisa dimintakan persetujuan Mendagri. Kalau melihat dinamika ini, wacana pemekaran masih mungkin di Cilacap,” tuturnya.

Komisi A selama tiga hari mulai Rabu (21/4) melakukan kunjungan ke Cilacap terkait adanya aspirasi pemekaran.

Untuk menindaklanjutinya, Dewan menemui sejumlah tokoh daerah seperti Wakil Bupati Tato Suharto Pamudji, Komisi A DPRD Cilacap, serta tokoh daerah yang diwakili dari Kecamatan Sidareja, Wanareja dan Majenang.

Kebanyakan mereka itu berkeinginan keras supaya Cilacap bisa dimekarkan. ’’Wabup Tato dan Ketua Komisi A DPRD Cilacap Taufikurrohman pun mendukung penuh pemekaran.

Alasan mereka, Cilacap dengan luas 225.360 km2 sangat besar, ditambah jumlah penduduknya mencapai 1,8 juta jiwa bila dibanding 34 daerah lainnya.

Keterjangkauan pelayanan pemerintahan sangat terbatas sekali untuk mencangkup Cilacap secara luas,’’ kata Fuad.

Dukungan Pemkab Cilacap untuk pemekaran, lanjut dia, karena melihat hasil studi kelayakan yang dilakukan Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), untuk Cilacap bagian barat layak membentuk daerah baru.

Terlebih pemda setempat bersama Dewan juga studi banding ke sejumlah daerah pemekaran di luar Jawa.

’’Dalam pertemuan itu, bahkan sempat terlontar dari Ketua Badan Perwakilan Daerah (BPD) Wanareja Saichu, kalau Gubernur masih ngotot, masyarakat akan berjuang keras bergabung dengan Provinsi Jabar. Pemikiran mereka sampai sejauh itu,’’ kata politikus dari PKB itu.

Saichu, kata Fuad, menguraikan kalau selama ini daerah-daerah di Cilacap bagian barat diperlakukan secara diskriminatif oleh pemerintah. Pembangunannya, baik itu kesehatan, pelayanan publik sangat jauh dari yang diharapkan. Bahkan untuk pengobatan pun, warga lebih memilih ke RSUD di Jabar dari pada di Cilacap. (H37,H23-60)

Pertemuan Dengan Komisi A DPRD Propinsi di Pendopo Kecamatan Wanareja

2010-04-26T04:20:00.000-07:00

Foto pertemuan antara pihak Kecamatan Wanareja, Kepala Desa se kecamatan wanareja, anggota BPD se Kecamatan Wanareja,tokoh masyarakat wanareja, Pengurus cabang Ansor, pengurus PWCB, dan beberapa orang dari sidareja,majenang dan dayeuhluhur,dengan Anggota Komisi A DPRD Propinsi Jawa Tengah pada Kamis, 22 April 2010, di Pendopo Kecamatan Wanareja yang berlangsung selama sekitar satu jam. Dihadiri juga oleh beberapa wartawan dari media cetak dan satu stasiun radio Kusuma FM.

27 Maret - 9 April 2010

2010-04-15T05:12:00.000-07:00

Endom Kustomo

(Eusi rek datang kana wadah anu beresih. Mudah-mudahan grup LKCB ieu jadi wadah urang sarerea nu sapamadegan, clik putih-clak herang - boga niat keur ngamajukeun wewengkon Cilacap Barat. Mugia Pangeran nu murbeng alam ngawidian kana niat urang sadaya. Amiiin)

Soleh Muttaqin

(Sok inget kana paribasa sunda "Bodo Alewoh...Eleh eleh padu ngenceng" tah..jiga na paribasa eta nu dipiboga ku kuring pribadi pikeun milu ulubiung ancrub kana ieu rohangan. LKCB hayu ngajomantara...hahiuk..melesat dina seah na angin parobahan...Mugia Alloh nyubadanan....Amin..amin...amin...)

Novi Rubi
(Sy sgt stuju dg adanya Kab. Cilcp Brt dg brpust d Majnang,krn hal tu akn mmudahkn qt utk mngurs sgala sswt,ie:Bwt SIM)

Azzura Azurra Atzzura
(Idih ada yg takut dgn pmbntkn cilacap Barat ea...npa tyu??pkoke hidup cilacap barat...)

Dwy Synyster
(saya menolak cilacap barat. kalau cuma asal misah)

Suhada Hanum
(Pembentukan Kab.Cilacap Barat tidak asal misah, makanya diadakan kajian...)
(Asa langkung payus pami ibukota Cilbar teh di Majenang, Letak na strategis, aya di tengah wilayah Cilbar, sarana prasarana langkung memadai, bahasa daerah di majenang kota oge mewakili bahasa daerah Cilbar umumna, nyaeta Sunda sareng jawa.
Sugan kitu baraya...?????????????)

Herry Fredianto
(saya mendukung sepenuhny terbentukny cilacap barat. Kasihan warga yg paling barat, kalo ngurus kelengkapan adm untuk ngelamar kerja misalny, yg harus ada kelengkapan dari instansi setingkat kabupaten., udah jauh2, jalan rusak, hujan, truz nyampe clcp syarat kurang, truz di tolak instansi ybs..., apa ga MANGKEL klo udh ky gt...)

Sasmito Hadi
(Meskipun saya hanya numpang hidup di wilayah LKCB hanya beberapa tahun namun saya mendukung berdirinya LKCB jadi kabupaten tersendiri lepas dari Kabupaten Cilacap , karena kalau kita ke Cilacap terlalu jauh jaraknya. Dan potensi wilayah CB kalau di kembangkan sungguh sangat bagus......hayo putera - putera daerah segera pulang bangun lembur maneh anu subur makmur, gemnah ripah loh jinawi.)

Nana Suryana
(drpd stlh qt mekar tp trnyata qt jln di tempat (pahitnya malah mundur) yg akhirnya dituntut utk gabung lg dgn kab induk, lebih baik kita bersabar dulu utk mengikuti kajian/uji kelayakan yg komprehensif.)
("Pemekaran bukan brmaksud utk mnggantungkan harapan akan bantuan pemerintah. Pemekaran adlh bagaimana suatu wilayah mampu berdiri sendiri atas potensi yg ada".)

Charman Urgint
(ngadukung pisanlah kana mekarna kab clcp amih pembangunan bisa merata nympe plosok desa,cnth pembgnan lstrik mask desa lba knh nu can ka jangkw ku thg lstrk,di dsn cimanggeng oge lba nu nymbung ti imah ka imah pdhl gde psn bhayana geus sabrha urg nu jdi krbn,pkonmah ngadukung pisan ku ayana kab clcap brt demi kamajuan lembur urg.)

Ade Tungukz
(ngadukung pisan nya meh pembngunanna lewih merata... teruz pmbngunan jalan bisa lewih hade....)

Akhbar Emang Bandel
(dibikin tambah heboh aja lewat semua media...agar semangat kita lebih terlihat sama semua kalangan. terutama kalangan yang punya kuasa.bahwa kita benar-benar serius dengan semua potensi yang kita miliki.cayooooooooooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!)

Catatan penting: Suara warga ini diambil dari Group facebook Lembur Kuring Cilacap Barat sebut saja LKCB

Ngacapruk.com

2010-04-15T04:26:00.000-07:00

Nu ngamimitian: Kang Yodha Oda

Nu ngabarales : Kang Hanum Sujana, Abah Endom, dan Kang Soleh
Nu ngedit : Kang Cecep

Inti masalah: Seputar lambang LKCB

Tanggal beredar: 27 Maret 2010 jam 0:52

Yodha Oda : “Make gambar jigana leuwih alus, gambarna patung diponegoro, beuhhhhhhhhhhhh”.

Endom kustomo : “Kumaha mun gambar abah bae, Yod ???”

Soleh muttaqin : “Yod…..pan eta ges kawakilan ku manuk...ngajembreng....kuring ge tuluy ngarampaan nu handapeun irung bisi milu hiberrrrr...heuu..heuuu....”

Hanum sujana: “Lain……..nu kitumah hileud?”

Soleh muttaqin : “Jeyyy kanca... lucu kang dilembur kuring isuk poe minggu rek aya hajat 3 dusun..Pilkabay(pilihan kabayan) di Dayeuh,Sindanglangu,Ciparahu....biasa euy loba foto ting tarempel na tembok...bagong ting suliwer cari dukungan. Ieu Cingciri naon jal?

Hanum sujana: “Heuheu...aya bagongna oge nya Kang? Emh...atuh tanda naon nya? Pertanda jabatan itu "PENTING" meureun....cing hubungan Kabayan di urang jeung Kabayan tokoh sunda naon cing? Pasti aya hubunganna”

Soleh muttaqin : “Cingciri tanda na : Nyi Iteung Jomblo....makana diayakeun Audisi Kang Kabayan....heu..heeu... Hubungan Kabayan urang jg Kabayan Tokoh Sunda ...aya hubungana :

1.Sarua pada pada sok dikolor...diharudum sarung ari tiriseun

2.Ngabodor ka masyarakat keur ngigelan kahayang

3.Sok kadang saliwang ngamaknaan hiji masalah..heu..heuuu

Teu aya hubunganan na :

1.Kabayan bareto katelah si borokok ..kabayan ayeuna moal daekeun..jigana ngambek mun disebut si borokok

2.Hirup dina zaman anu beda bareto jeung kiwari

Tah kitu....jigana ngalindur.com deu wae...yeuh..heu..heu."

Hanum sujana : “Nyaan etamah ngalindur.com wkkk........ernah aya artikel kieu Kang, jadi Kabayan teh sabenerna berperan seperti Lengser--utusan kerajaan, tukang ngabejaan lamun aya naon2 kitu. Nah ieumah utusan kampung nya? Abdi inget Kabayan Hasan we ti Picungdatar, sok nagih pajeg ka bumi hehe, etamah tos sabaraha tahun janten kabayan, ti abdi tos emut we...duka ayeuna masih duka henteu... Berarti sakampung (dusun) hiji nya? Tapi di Hanummah teu aya Kabayanteh, di Dayeuhmah aya keneh, pemilihan sagala nya? Pedah Dayeuhmah langkung makmur kitu?”

Soleh muttaqin: “Enya kitu...garis badag definisi Kabayan..Kang hasan tos pangsiun ayeuna mah..... Lah puguh..di Dayeuh mah sok ngarerakeun...pedah lain makmur ieuh, da mun ngukur kana pangasilan Kabayan teu ka udag ku akal...menang bengkok ukur 250 bata...paling aya insentif kurang leuwih sabulan 100rb. Sedengkeng tugas na sagunung...ari nyambungan kudu ka unggal hulu tah eta conto leutik...tina nyambungan can nu sejen-sejena. Nu lucu deui...dina daftar pencalonan yeuh..panitia narik 250rb...kadituna..loba waragadna..peuting ieu malem towong kudu nyuguhan tamu dan nyosompang sagala...siga ngarupus. Malah ceuk beja aya nu tos kaluar dana 10jt....lain heurey. Cik jang naon ieu teh..sok hemeng... Tah ku aya na LKCB...sugan jg sugan jadi bahan kajian papada urang...anu saterusna bisa rembes ka penguasa desa...kumaha alus na...meh teu katalanjuran...kitu tah..he...he…”

Hanum sujana : “Nya kitu tea atuh...meureun "POSISI" nu jadi inceran teh nya. Dengan "POSISI" punya nilai jual di masyarakat...yah orang gila kan begitu hehe....gila jabatan maksadna. Tapi duka desa nu sanes nya, aya henteu?”

Tah kieu akhirna carita ngacapruk.com teh! Tina lambang jadi kabayan, tapi ieu hanya sebagai bumbu dalam sebuah Diskusi agar tidak ada ketegangan tapi tetap menjunjung kebersamaan dan keseriusan.

Mohon maaf apabila ada kesamaan tokoh dalam cerita ngacapruk.com sesungguhnya itu hanya kebetulan saja dan sekali lagi mohon maaf apabila ada yang tersinggung, sesungguhnya itu juga adalah suatu ketidaksengajaan dan kebetulan juga.

Pengantar

2010-04-14T23:23:00.000-07:00

Assalamu'alaikum wr.wb.

Salam Perjuangan,

Alhamdulillah kita sering berdiskusi dan bertukar pikiran di Group Facebook LKCB, walau sebagian besar diantara kita belum pernah bertemu, namun karena adanya satu tujuan yang sama maka diskusi ini bisa terus kita jalankan.

Diskusi - diskusi itu adalah ditujukan demi memberikan masukan juga menampung "gerentes hate" orang-orang yang pro pemekaran demi peningkatan pembangunan di Wilayah Cilacap Barat juga untuk mendiskusikan visi misi "Jabang Bayi" Kabupaten Majenang dengan ikhlas, jujur, transparan, tanpa maksud dan kepentingan tertentu. Sehingga solusi yang kita kedepankan tidak akan merasa atau menjadi beban bagi kita, juga orang lain.

Semoga pemikiran yang kita tuangkan ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua, demi tercapainya tujuan bersama. Aamiin

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ttd,

(cecep adi kustaman)

Wacana Pemekaran di Mata Warga Cilacap Barat

2010-04-14T11:32:00.000-07:00

Antara.com - Wacana pemekaran Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, kini kembali menggema meskipun hal itu masih banyak menimbulkan pertentangan di kalangan elit maupun masyarakat.

Kendati mendukung pembentukan Kabupaten Cilacap Barat, sejumlah masyarakat di wilayah yang bakal menjadi bagian kabupaten ini tidak menginginkan wacana tersebut ditunggangi kepentingan sesaat para elit lokal.

Warga di wilayah barat Kabupaten Cilacap mengharapkan, pembentukan kabupaten baru tersebut benar-benar merupakan keinginan dari masyarakat, bukan kepentingan suatu kelompok yang mengatasnamakan warga Cilacap Barat.

Kelak jika terbentuk, Kabupaten Cilacap Barat sedikitnya memiliki 129 desa meliputi 10 kecamatan, yakni Sidareja, Majenang, Karang Pucung, Gandrungmangu, Kedungreja, Cimanggu, Patimuan, Dayeuhluhur, Wanareja, dan Cipari.

Penduduk asli di 10 kecamatan ini memiliki kesamaan budaya, yakni Sunda. Bahkan hingga saat ini, budaya Sunda masih melekat dalam kehidupan mereka.

Kendati demikian, kesamaan budaya bukan alasan utama mereka untuk mendukung wacana pemekaran. Masalah pemerataan pembangunan merupakan alasan paling mendasar bagi mereka untuk mendukung pembentukan Kabupaten Cilacap Barat.

Mereka menilai, Pemerintah Kabupaten Cilacap yang memiliki luas wilayah 2.142,59 kilometer persegi ini tidak adil dalam pembangunan karena lebih banyak dilakukan di wilayah timur daripada barat.

Bahkan bagi warga yang bermukim di wilayah paling barat, khususnya Kecamatan Dayeuhluhur yang berbatasan dengan Jawa Barat, sering kali merasa "dianaktirikan" oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Jauhnya jarak Dayeuhluhur dengan ibu kota kabupaten dan minimnya sarana-prasarana membuat mereka "iri" dengan warga di Kota Banjar, Jawa Barat, yang berbatasan langsung dengan wilayah ini.

"Bayangkan saja, untuk mengantar surat dinas ke Cilacap, saya harus berangkat dari rumah pukul 05.00 WIB karena sedikitnya membutuhkan waktu 2,5 jam perjalanan menggunakan sepeda motor," kata Soleh Muttaqin (40), seorang warga Dayeuhluhur yang bekerja sebagai staf di salah satu unit pelaksana teknis di kecamatan ini, Jumat (26/3).

Terkait hal itu, dia mengaku sangat mendukung wacana pemekaran sehingga jarak tempuh dari Dayeuhluhur ke pusat pemerintahan dapat lebih dekat.

Selain itu, kata dia, pembangunan diharapkan dapat lebih merata jika kelak Kabupaten Cilacap Barat terbentuk.

"Andaikan nantinya Kabupaten Cilacap Barat terwujud, saya berharap ibu kotanya di Majenang sehingga lebih dekat dari Dayeuhluhur," katanya.

Sementara itu, seorang warga Desa Hanum, Kecamatan Dayeuhluhur, Hanum Sujana (32) mengatakan, pemekaran akan memberikan harapan baru bagi sebuah kemajuan dan pemerataan pembangunan di Cilacap bagian barat.

"Akan tetapi hal ini harus sesuai aspirasi masyarakat bawah, bukan hanya sebagian kelompok tertentu, serta telah melalui pengkajian dan penelitian yang jelas, dan memang layak untuk sebuah daerah otonom," katanya.

Dia mengaku ingin menunjukkan dukungan terhadap wacana pemekaran ini dengan bergabung bersama organisasi yang memiliki visi dan misi yang jelas serta transparan demi sebuah persatuan dan kebersamaan dalam tindakan.

"Namun jika ternyata pemekaran tidak terwujud, saya ingin tetap ikut serta berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang sifatnya memberdayakan dan meningkatkan martabat masyarakat. Bagi saya mekar atau tidak mekar yang penting berkarya," katanya.

Seorang warga Desa Panulisan, Kecamatan Dayeuhluhur, Cecep Adi Kustaman (26) menyatakan, sangat setuju dan mendukung wacana pemekaran karena selama ini Pemerintah Kabupaten Cilacap kurangnya memperhatikan dan serius terhadap masalah pembangunan di wilayah barat.

Kendati mendukung adanya Kabupaten Cilacap Barat karena tidak adanya jaminan kepastian pemerataan pembangunan, dia mengakui, pemekaran wilayah belum tentu menjadikan kehidupan masyarakat menjadi lebih baik.

"Bahkan, bisa lebih buruk. Akan tetapi, segala sesuatu yang diniati dengan kesungguhan maka sesuatu yang tidak mungkin bisa saja menjadi mungkin," katanya.

Menurut dia, saat ini sudah bermunculan organisasi maupun paguyuban yang berupaya mewujudkan pemekaran wilayah atau membentuk Kabupaten Cilacap Barat.

Ia mengatakan, banyak hal yang harus dipertimbangkannya untuk bergabung bersama organisasi tersebut.

"Pertimbangan saya, antara lain apakah visi misinya sesuai dengan kehendak rakyat golongan bawah dan apakah organisasi tersebut murni suara hati rakyat atau ada keinginan tertentu yang mengatas namakan rakyat," katanya.

Ia mengakui, adanya kemungkinan untuk membentuk organisasi sendiri, tetapi hal ini bisa menimbulkan suatu perpecahan yang pada akhirnya tujuan utama berupa pemekaran akan tambah tersendat.

"Tapi yang pasti, ikut ataupun tidak ikut ke dalam organisasi yang sudah ada, saya tetap mendukung pembentukan Kabupaten Cilacap Barat," katanya.

Meskipun kecewa terhadap pernyataan Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo yang menolak wacana pemekaran dengan alasan tidak adanya potensi andalan, dia merasa yakin ada sesuatu di balik pernyataan tersebut. "Mungkin beliau berpikir kenapa yang maju cuma orang-orang tertentu, apakah ini murni suara rakyat atau tidak," katanya.

Menurut dia, Cilacap Barat sebenarnya memiliki sejumlah potensi yang dapat diandalkan sebagai penyumbang pendapatan asli daerah (PAD), antara lain sektor pariwisata, pertanian, dan industri rumah tangga.

Akan tetapi, kata dia, potensi-potensi tersebut hingga saat ini belum tergarap secara maksimal.

Disinggung mengenai upaya yang akan dilakukan jika wacana pemekaran tidak terealisasi, dia mengatakan, perjuangan untuk mewujudkan kesejahteraan warga Cilacap Barat dapat tetap dilakukan dengan berbagai cara.

"Kita bisa melakukan hal lain yang bersifat positif untuk membangun daerah sendiri, misalnya dengan ikut mempromosikan wisata yang bisa digali di daerah sendiri atau menciptakan ide-ide kreatif untuk mewujudkan kemajuan daerah sendiri," katanya.

Terkait hal itu, dia mengajak seluruh warga Cilacap, khususnya di wilayah barat, untuk membangun daerahnya tanpa membedakan suku, ras, agama, dan golongan walaupun nantinya tidak ada Kabupaten Cilacap Barat.

"Siapa lagi yang akan peduli dengan daerah kita, selain kita sendiri sebagai warganya. Walaupun ada yang pro dan kontra terhadap Kabupaten Cilacap Barat, mari jaga hati kita supaya tidak ada perpecahan yang akhirnya menjurus pada konflik," katanya.

Menanggapi penolakan Gubernur Jawa Tengah terhadap pemekaran di Kabupaten Cilacap, seorang warga Panulisan Timur, Kecamatan Dayeuhluhur, Endom Kustomo (50) mengatakan, ada dua kemungkinan yang menjadi alasan gubernur menolak wacana pemekaran.

"Yang maju menghadap beliau kan Paguyuban Warga Cilacap Barat (PWCB) yang pengurusnya didominasi oleh orang-orang Kecamatan Karangpucung saja, sehingga kemungkinan gubernur khawatir wacana tersebut hanya kepentingan segelintir orang saja," katanya.

Selain itu, kata dia, kemungkinan gubernur tidak tahu peta peluang ekonomi di Cilacap Barat. "Ngertinya yang sudah ada di permukaan saja," ujarnya.

Sementara itu warga Desa Hanum, Kecamatan Dayeuhluhur, Nana Sutisna mengatakan, setuju adanya pemekaran Cilacap Barat asalkan memenuhi landasan yuridis formal.

"Namun karena sampai saat ini landasan tersebut belum dipenuhi, menurut hemat saya, untuk sementara lebih baik ditangguhkan dulu," katanya.

Menurut dia, pembentukan daerah baru bisa dilakukan, bila suatu daerah mempunyai tujuh persyaratan, yakni kemampuan ekonomi, potensi daerah, kondisi sosial budaya, kondisi sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Ia mengatakan, pembentukan Kabupaten Cilacap Barat akan menjadi bumerang bagi warganya sendiri jika artikulasi gagasan tersebut lebih didasarkan kepada aspek-aspek pragmatisme politik dan ekonomi semata tanpa kajian dan pemahaman substantif terhadap hakikat pembentukannya maupun gagasan tersebut hanya populer di tingkat elit lokal.

"Secara teori, konsentrasi kekuasaan akan berada di tangan elit lokal. Bila hal itu yang terjadi, maka akan sangat sulit terwujudnya 'local accountability' (akuntabilitas lokal), dan itu berarti terlalu dini untuk berharap bahwa pembentukan Kabupaten Cilacap Barat akan mampu mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, dalam proses membangun gagasan membentuk Kabupaten Cilacap Barat, seluruh orang yang berkehendak dan terkait dengan gagasan pembentukan kabupaten baru ini, sebaiknya melakukan gerakan penyerapan aspirasi masyarakat.

"Secara langsung maupun tidak langsung, masyarakat harus diajak bicara," katanya.

Menurut dia, gerakan tersebut kemungkinan dapat dilakukan melalui debat publik secara terbuka baik di forum-forum resmi maupun tidak resmi guna membicarakan hal-hal strategis menyangkut gagasan pembentukan Kabupaten Cilacap Barat.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo mempersilakan daerah Cilacap bagian barat meneruskan rencana pemekaran wilayah setelah tahun 2013.

"Tunggu setelah 2013, kalau saya sudah selesai menjabat. kalau gubernur yang baru setuju, ya silakan," kata gubernur usai membuka rapat koordinasi Dinas Kesehatan Jawa Tengah, di Semarang, Jumat (12/3).

Saat ini, ia menegaskan penolakannya terhadap rencana pemekaran wilayah Cilacap bagian barat.

"Selama saya diberi kewenangan dan punya kewenangan untuk setuju atau tidak setuju, saya tetap tidak setuju," tegasnya.

Menurut dia, tidak mudah memekarkan wilayah untuk membawa kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menuturkan, cukup berat tugas suatu daerah dalam memelihara organisasi.

Ia menjelaskan, butuh dana dan biaya cukup tinggi untuk membangun gedung, fasilitas, membayar gaji, dan sebagainya.

Bahkan, lanjut dia, jika pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum dan khusus bagi daerah, justru akan habis untuk keperluan-keperluan itu.

"Untuk rakyat mana, hanya pejabatnya saja yang akan dapat," katanya.

Kecuali, lanjut dia, daerah yang akan mekar ini memiliki potensi unggulan untuk membiayai.

Ia mempertanyakan potensi unggulan kawasan Cilacap bagian barat dan berapa lama potensi ini dapat bertahan.

Oleh karena itu, ia meminta rencana pemekaran ini dikaji ulang.

Selain itu, ia juga menagaskan siap untuk memajukan kawasan Cilacap bagian barat, melalui visi dan misi yang telah dijalankan.

"Bupati silakan menjabarkan visi dan misi gubernur," katanya.

Paguyuban Warga Cilacap Barat mengharapkan dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah dalam usulan pemekaran Kabupaten Cilacap.

Ketua Paguyuban Warga Cilacap Barat Mukhtar Zain meminta, legislatif provinsi ini menjadi fasilitator yang menghubungkan Pemerintah Kabupaten Cilacap dengan pemerintah provinsi ini.

Menurut dia, banyak alasan yang mendasari keinginan penduduk Kabupaten Cilacap di wilayah barat ini untuk membentuk wilayah sendiri.

Sejumlah alasan yang disampaikan, kata dia, misalnya kesenjangan kesejahteraan dan perekonomian antara wilayah timur dan barat.

Oleh : Sumarwoto Minggu, 28 Mar 2010

Menggugat Pemekaran Cilacap Barat

2010-04-14T11:22:00.000-07:00

suaramerdeka.com (21 April 2009) HASIL penelitian studi kelayakan pemekaran Kabupaten Cilacap telah memunculkan berbagai kekhawatiran. Kekhawatiran itu menyeruak dari beberapa alasan. Alasan pertama, institusi yang meneliti belum berpengalaman melakukan studi kelayakan pemekaran terhadap suatu daerah.

Alasan lain, disiplin ilmu yang dimiliki tidak lengkap untuk mengadakan studi tersebut. Kontroversi bermunculan setelah membaca laporan hasil studi kelayakan pada 2008 yang digelar FISIP Unsoed.

Banyak aspek yang seharusnya dikaji, dianalisis, dan disimpulkan, ternyata tidak dikerjakan. Begitu juga dengan cara pengambilan sample dan data. Parameter yang digunakan tidak jelas dan bahasan juga tidak komprehensif.

Yang paling menggelikan, calon ibu kota Cilacap Barat yang akan dimekarkan telah disimpulkan, yakni lebih layak di Sidareja dibandingkan Majenang. Variabel yang menentukan simpulan itu adalah faktor aksesibilitas, topogeografi, kependudukan, fasilitas umum, respons masyarakat, dan sebagainya.

Namun tanpa memasukkan faktor potensi sumber daya alam dan pertahanan keamanan.

Untuk faktor aksesibilitas, tim penyusun menyimpulkan, Sidareja lebih mudah aksesnya bila menjadi ibu kota dibanding Majenang.

Melihat simpulan yang menggelikan ini, sepertinya peneliti tidak mengetahui di mana letak Majenang atau Sidareja.

Padahal, salah satu penentu faktor asesibilitas adalah ketersediaan sarana transportasi umum dan dimensi waktu.

Jangankan Sidareja, akses untuk Majenang jauh lebih mudah dibandingkan dengan Cilacap kota. Dari zaman baheula sampai kini banyak orang yang menyebut Kota Cilacap sebagai Kota Buntu. Dengan realita ini, dapat dibayangkan bila Sidareja dijadikan ibu kota kabupaten.

Tidaklah tepat jika hanya alasan jarak rata-rata antara Sidareja dengan kecamatan lain 4 kilo meter lebih dekat dibandingkan Majenang, maka disimpulkan aksesibilitas Sidareja leih mudah.

Jangan lupa, dekat tidak identik dengan mudah dan mudah tidak otomatis dekat. Contohnya, mana aksesibilitas yang lebih mudah? Majenang-Salem dengan jarak 20 kilo meter ataukah Majenang-Banjarpatroman dengan jarak 30 kilo meter.

Penentu Aksesibilitas Di jalur Majenang-Banjarpatroman, masyarakat dapat mengakses transportasi umum setiap lima menit selama 24 jam penuh. Sebaliknya, transportasi umum jalur Majenang-Salem hanya bisa diakses satu jam sekali, dan pada malam hari tidak tersedia sama sekali. Hal itu membuktikan jarak bukan satu-satunya penentu aksesibilitas.

Selain itu, banyak perwakilan institusi atau dinas yang sudah dilaksanakan di Majenang dan tidak ada di Sidareja. Misalnya, Samsat dan pengadilan agama. Sebelum berdiri Samsat Majenang, dahulu banyak sekali kendaraan berplat nomor Jabar. Hal itu tentu saja tidak terlepas dari faktor akses Cilacap-Majenang tidak lebih baik dibandingkan Majenang-Banjarpatroman.

Lebih menggelikan lagi, studi itu menyimpulkan lokasi Sidareja lebih tinggi daripada Majenang. Topografi di wilayah Cilacap barat berupa pegunungan di sebelah utara dan terus melandai ke arah selatan hingga ke lautan.

Coba peneliti jelaskan, dengan metode apa hasil pengukuran ini didapatkan dan titik mana saja yang diukur?

Untuk kajian jumlah penduduk, tim peneliti menyimpulkan Sidareja lebih layak karena jumlah penduduknya lebih sedikit. Tapi terhadap kepadatan per satuan luas, Sidareja lebih padat.

Di satu sisi, mengatakan Sidareja lebih layak karena jumlah penduduknya lebih sedikit. Di sisi lain mengatakan Sidareja kalah baik jika melihat kepadatan penduduk per satuan luas. Simpulan itu menunjukkan tim peneliti tidak konsisten.

Tim penyusun telah mengambil dua sub faktor (variabel) data, yakni jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Lucunya ketika masuk sebuah simpulan, variabel kepadatan dieliminasi pengaruhnya. Langsung saja, pokoke Sidareja lebih layak.

Faktor potensi sumber daya alam justru diabaikan begitu saja. Padahal faktor itu seharusnya menjadi paling dominan sebagai alasan pendukung dan pembenar dalam pemekaran suatu daerah.

Karena itu kita dapat menilai studi kelayakan pemekaran itu tidak punya filosofi dan fenomena yang jelas. Selain itu, kajian dan bahasan tidak komprehensif. Data-data yang diambil lebih banyak data sekunder dan tidak up to date.

Karena itu, studi kelayakan pemekaran seharusnya dilakukan dengan benar dan profesional, bukan coba-coba. Pertahankan nilai-nilai kebenaran ilmiah dan jangan korbankan demi kepentingan sepihak yang tidak objektif. (35)

—Ir Unang Kusnanto MS, aktivis presidium pemekaran Kabupaten Majenang-

Pemekaran Cilacap Barat Tinggal Menunggu Pusat

2010-04-14T11:12:00.000-07:00

KOMPAS.com (Senin, 18 Januari 2010) Pemekaran wilayah Kabupaten Cilacap bagian barat saat ini tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. DPRD Cilacap telah menyepakati pemekaran tersebut dan mengirimkan rekomendasi ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pemerintah pusat.

"Hasil kesepakatan DPRD Cilacap dalam rapat paripurna tentang pemekaran sudah kami tembuskan ke melalui gubernur dan DPRD Jateng. Proses selanjutnya tentu ke Departemen Dalam Negeri. Keputusannya masih menunggu itu," kata Ketua DPRD Cilacap Fran Lukman, Minggu (17/1/2010).

Keputusan mengenai pemekaran Cilacap, lanjut Fran, didasari pada pertimbangan timpangnya pembangunan antara Cilacap bagian barat dengan timur. Hal ini seperti terlihat dalam pembangunan infrastruktur di dua wilayah tersebut yang tak seimbang. Akibatnya, roda perekonomian di Cilacap bagian barat berjalan lebih lambat dibanding wilayah timur.

"Pemkab Cilacap hingga saat ini kewalahan untuk membangunan wilayah Cilacap yang sedemikian luas. Bagian barat terlihat masih ketinggalan. Kami berharap dengan pemekaran ini Cilacap bagian barat dapat lebih cepat berkembang," kata dia.

Cilacap merupakan kabupaten dengan wilayah terluas di Jateng, yang terdiri atas 24 kecamatan. Rencananya, 10 kecamatan yang ada di bagian barat dimekarkan sebagai kabupaten tersendiri. Sepuluh kecamatan tersebut adalah Majenang, Sidareja, Wanareja, Dayeuhluhur, Kedungreja, Patimuan, Cimanggu, Cipari, Gandrungmangu, dan Karangpucung. Ada 129 desa di 10 kecamatan tersebut.

DPRD Cilacap, lanjut Fran, juga sepakat agar Pemkab Cilacap memberikan bantuan keuangan selama dua tahun selama pembentukan pemerintahan di Cilacap Barat. Bantuan juga diberikan untuk penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di wilayah tersebut nantinya.

"Kesepakatan ini telah kami tuangkan dalam Keputusan DPRD Cilacap No 16.1/16/13/2010 tentang Persetujuan Pembentukan Calon Kabupaten Cilacap Barat sebagai Pemekaran dari Kabupaten Cilacap," kata Fran.

"Mengenai besarnya dana hibah dan bantuan untuk pemekaran tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Pemkab Cilacap. Kami juga menyepakati penyerahan kekayaan daerah yang dikuasai Pemkab Cilacap," ucap Fran.

Anggota DPRD Cilacap dari Cilacap bagian barat, Kustiwa, mengatakan, wacana mengenai perlunya pembentukan Kabupaten Cilacap Barat sudah lama muncul. Hal tersebut bertolak dari kenyataan ketertinggalan wila yah ini dalam pembangunan ekonomi. Infrastruktur pun ketinggalan dibanding saudara mereka di bagian timur.

"DPRD sepakat untuk mendukung pemekaran. Melihat fakta yang ada memang semestinya hal itu dilakukan," kata Kustiwa.

UU, PP, PM, PD, Kepres

2010-04-14T11:01:00.000-07:00

1. UU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah>>>>>> Silahkan Lihat disini!!!

2. Peraturan pemerintah tahun 2008 >>>>>> Silahkan lihat dan download disini!!

Lembur kuring

2010-04-14T08:06:00.000-07:00

Klik tulisan dibawah untuk melihat foto LKCB: